BKD Fokus Tuntaskan Honorer K1

-

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin kini sedang fokus untuk menuntaskan sisa honorer kategori 1 (K1) di lingkungan Pemprov Banten. Salah satu upayanya adalah menuntaskan penyusunan surat petanggungjawaban mutlak (SPTJM) Gubernur Banten sebagai syarat pengangkatan mereka menjadi calon aparatur sipil negara (CASN). 

Seperti ketahui, perjuangan honorer K1 kembali tersorot setelah adanya pergantian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur. Sebelum lengser, yang bersangkutan berjanji akan mengangkatan sisa honorer K1 dengan syarat ada SPTJM.

"Tentu kebijakan bisa saja berubah. Tapi sepanjang hal yang sudah diputuskan saya kira tidak akan berubah. Tapi implementasinya bisa nambah waktu (molor). Setiap pergantian kepemimpinan biasanya begitu," ujarnya pada Kamis (16/8/2018).

Meski demikian, pihaknya terus berupaya dan mendorong pemerintah pusat agar menyelesaikan persoalan sisa honorer K1 di Banten.

"K1 itu penerimaan pegawai jalur khusus sebetulnya. Jadi penerimaannya harus dengan PP (peraturan pemerintah) tersendiri. Harus ada putusan dari pemerintah. (Dengan pergantian menteri ini) ya kita ulangi lagi. Updating data. Paling tidak kita mengingatkan kembali bahwa masih ada sisa K1 di Banten," tuturnya.

Komarudin memastikan, BKD saat ini sudah menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk disampaikan ke Kemenpan-RB berupa SPTJM yang nantinya akan ditandatangani gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK).

"Dokumennya sudah kita siapkan. Tapi kita masih cari dasarnya. Kita mengeluarkan SPTJM kan harus ada dasarnya, kita sedang cari, apakah ada suratnya bahwa pak menteri minta SPTJM," jelasnya.