Dewan Pendidikan Dukung Pendidikan Gratis

-

Dewan Pendidikan Banten mendukung kebijakan sekolah gratis secara bertahap. Mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dikelola Pemerintah Provinsi. “Kemudian, dilanjutkan ke SMA/SMK yang diselenggarakan masyarakat disertai memorandum of understanding atau MoU, sepakat dengan standar biaya yang dibayar Pemerintah Provinsi,” kata Fadlullah, Wakil Sekretaris Dewan Pendidikan Provinsi Banten pada Jumat (17/8/2018)

Pengawas dan Kepala Sekolah tidak masalah dengan kebijakan sekolah gratis. Dalam hal ini, sependapat bahwa yang dimaksud gratis adalah belanja operasional pendidikan SMA/SMK dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah. “Komite sekolah perlu membedakan dengan cermat, istilah pungutan iuran dan sumbangan. Sekolah gratis berarti bebas dari pungutan dan iuran. Tapi, masyarakat bebas untuk memberi sumbangan,” kata Fadlullah.

Karena, masih kata Fadlullah, kebijakan sekolah gratis tidak berpengaruh terhadap penurunan mutu seperti yang dikhawatirkan wakil rakyat. “Kebijakan sekolah gratis menghendaki anilisis mutu dan efisiensi dalam kebijakan keuangan sekolah. Di sinilah, peran serta komite diperlukan untuk menghadirkan masyarakat industri dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam penyediaan lapangan praktek kerja,” sambungnya.

Dalam Perda penyelenggaraan pendidikan, kata fadlullah, tidak cukup hanya mengatur soal kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK dan SKH. “Tapi juga mengatur kebijakan afirmatif tentang bantuan pemerintah provinsi terhadap satuan pendidikan keagamaan seperti Pondok Pesantren dan Majelis Taklim,” pungkas Ketua Media Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten.